Sejarah Perekonomian Indonesia

 BAB I SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA 

1.1 Masa Sebelum Penjajahan (Sebelum tahun 1600)

    Dinamika perekonomian Indonesia pada masa sebelum penjajahan dimulai dari jaman pra-sejarah sampai dengan masuknya kolonialisme di Indonesia, yaitu kerika Portugis masuk ke Indonesia (Maluku) pada abad 16. Atas dasar hal itu, maka dinamika perekonomian Indonesia sejalan dengan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia yang diwujudkan melalui keberadaan kerajaan yang ada di nusantara. Beberapa kerajaan dalam perjalanan sejarah kehidupan Bangsa Indonesia di antaranya adalah Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram Kuna, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sunda, Kerajaan bali (Listiani, 2009). Posisi geografis dimana pusat kerajaan berada ternyata beragam. Ada yang dipesisir pantai, ada yang di tepi laut. Hal itu berakibat pada keragaman corak aktivitas perekonomiannya.

    Kerajaan Kutai terletak pada jalur perdagangan dan pelayaran antara Barat dan Timur, maka aktivitas perdagangan menjadi mata pencaharian utama, sehingga rakyat Kutai sudah mengenal perdagangan Internasional. Kerajaan Tarumanegara berada di daerah agraris, sehingga kehidupan perekonomian masyarakat Tarumanegara adalah pertanian dan peternakan. Kerajaan Sriwijaya berada di pesisir utara Pulau Sumatera dan berada pada urat nadi perdagangan di Asia Tenggara sehingga masyarakat Sriwijaya menguasai perdagangan. 

    Kerajaan Mataram berada di bagian tengah Pulau Jawa. Posisi ini membuat masyarakat Mataram bertumpu pada sektor pertanian. Namun karena kondisi bumi mataram tertutup dari dunia luar berakibat pada sulitnya untuk mengembangkan aktivitas perekonomian. Beberapa kerajaan yang berada di Jawa bagian Timur, juga menandakan aktivitasnya. Kehidupan ekonomi masyarakat pada jaman Kerajaan Singasari berbasis pada pertanian, pelayaran, dan perdagangan. Kerajaan Majapahit hidup dari pertanian dan perdagangan. Kerajaan Sunda berfokus pada kegiatan perdagangan dan pertanian yang merupakan kegiatan mayoritas rakyat Sunda. Selain Bertani, kehidupan masyarakat kerjaan Sunda juga berdagang. Kehidupan perekonomian masyarakat Kerajaan Bali Kuno bertumpu 2 pada pertanian. Beberapa istilah yang berkaitan dengan bercocok tanam, anatara lain sawah, parlak (sawah kering), gaga (ladang), kebwan (kebun), dan kasuwakan (irigasi). Selain bercocok tanam, ada yang beberapa bekerja sektor di kerajinan. 

     Singkatnya, dalam masa sebelum penjajahan, perekonomian Indonesia bertumpu pada sektor pertanian dan perdagangan. Munculnya sektor perdagangan dalam aktivitas masyarakat pada jaman tersebut, menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tidak hanya berbasis pada sektor primer saja. Dengan demikian, cikal bakal sektor perekonomian yang lebih baik, sebenarnya telah dimulai pada masa tersebut. 

1.2 Masa Penjajahan 

1. Masa Penjajahan Portugis (1509-1659) 

    Perjalanan historis Portugis dalam menjajah Indonesia dimulai dengan ekspedisi eksplorasi yang dikirim dari Malaka yang baru ditaklukan dalam tahun 1512. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang tiba di kepulauan yang sekarang rempah-rempah yang berharga dan untuk memperluas usaha misionaris Katolik Roma. Upaya pertama Portugis untuk menguasai kepulauan Indonesia adalah dengan menyambut tawaran kerjasama dari Kerajaan Sunda. Bangsa Portugis adalah bangsa yang mempunyai keahlian dalam navigasi, pembuatan kapal, dan persenjataan. Hal ini memungkinakan mereka untuk melakukan ekspedisi dan ekspansi jauh ke negara-negara di dunia. Selain itu, bangsa Portugis adalah salah satu bangsa yang menjadikan perdagangan (khususnya rempah-rempah) menjadi komoditi ekonomi negaranya. Hal ini membuat perdagangan menjadi fokus bagi Portugis untuk membangun perekonomian. 

    Banyak perjanjian-perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia dilakukan untuk mendapatkan komoditi perdagangan rempah-rempah. Masa penjajahan Portugis memberikan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Pada masa penjajahan Portugis, kondisi perekonomian Indonesia lebih banyak diwarnai adanya perlawanan dari rakyat terhadap Portugis, karena komoditi rempah-rempah yang menjadi andalan rakyat Indonesia dijarah begitu saja. Dengan demikian, kondisi perekonomian Indonesia berada dalam bayang- bayang Portugis. Sumber daya yang menjadi tumpuan kehidupan masyarakat, menjadi bagian dari ekspolitasi Portugis.

2. Masa Penjajahan Belanda (1602-1942) 

    Belanda masuk ke Indonesia kira-kira pada tahun 1602. Belanda secara perlahan-lahan menjadi penguasa wilayah yang kini adalah Indonesia. Hal itu dilakukan dengan memanfaatkan perpecahan di antara kerajaan-kerajaan kecil yang telah menggantikan Majapahit. Satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah Timor Portugis, yang tetap dikuasai Portugal hingga 1975 ketika berintegrasi menjadi provinsi Indonesia bernama Timor Timur. 

    Penjajahan Belanda berlangsung kurang lebih selama 350 tahun, atau 3,5 abad. Masa yang sangat Panjang bagi Bangsa Indonesia dalam cengkeraman Belanda. Dalam rentang waktu tersebut berbagai kebijakan ekonomi dilakukan oleh Belanda. Dibentuknya Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) adalah salah satu kebijakan dalam bidang ekonomi yang dilakukan Belanda. Dengan VOC tersebut sega;a otoritas perdagangan dikuasi Belanda. VOC benar-benar dibuat dalam rangka menguasai perdagangan, sehingga beberapa kewenangan dimiliknya, seperti mencetak uang, menyatakan perang dan damai, membuat Angkatan bersenjata sendiri, dan membuat perjanjian dengan raja-raja. Di sini terlihat bertapa VOC mempunya kekuasaaan yang besar. Kewenangan itu seolah melegalkan keberadaan VOC sebagai penguasa Hindia Belanda. 

    Pada tahun 1795, VOC dibubarkan karena dianggap gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda (Indonesia). Kegagalan itu Nampak pada defisitnya kas VOC, yang antara lain disebabkan oleh : 

a) Peperangan yang terus-menerus dilakukan oleh VOC dan memakan biaya besar

b) Penggunaan tantara sewaan membutuhkan biaya besar

c) Korupsi yang dilakukan pegawai VOC sendiri

d) Pembagian dividen kepada para pemegang saham, walaupun kas deficit.

    Bubarnya VOC bukan berarti Belanda kehilangan akal untuk mempertahankan dominasi penjajahannya. Justru muncul kebijakan baru yang disebut dengan cultuur stelsel (sistem tanam paksa). Kebijakan ini diberlakukan mulai tahun 1836 yang diinisiasi oleh Van Den Bosch. Sistem tanam paksa berlangsung melalui aturan yang keras dan ketat. Tidak jarang masyarakat pribumi harus memeras keringat bahkan dengan cucuran darah mereka. Anehnya sistem ini juga ada sisi positifnya, yaitu masyarakat pribumi mulai mengenal tata cara menanam tanaman komiditas ekspor yang ada umumnya bukan 4 tanaman asli Indonesia, dan masuknya ekonomi uang di pedesaan pula membangkitkan perekonomian desa. 

    Setelah melakukan sistem tanam paksa, kemudian Belanda menerapkan Sistem Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal). Kebijakan ini dilakukan karena desakkan kaum Humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga pribumi kearah yang lebih baik dengan mendorong pemerintah Belanda mengubah kebijakan ekonominya. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan munculnya beberapa peraturan-peraturan, seperti peraturan yang mengatur tenang sewa tanah, dan aturan tentang tanah yang boleh disewakan atau tidak. Kelihatannya sistem ini baik, namun tetap saja menambah penderitaan bangsa Indonesia, terutama para tenaga kerja rendahan (kuli). 

3. Masa Penjahan Jepang (1942-1945) 

    Kronologi penjajahan Jepang di Indonesia diawali pada bulan Juli 1942. Saat itu, Soekarno menerima tawaran Jepang untuk mengadakan kampanye public dan membentuk pemerintahan yang juga dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan militer Jepang. Soekarno, Mohammad Hatta, dan para Kyai memperoleh penghormatan dan Kaisar Jepang pada tahun 1943. Bulan Maret 1945 Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada pertemuan pertamanya di bulan Mei, Soepomo membicarakan integrase nasional dan melawan indivisualisme perorangan. Sementara itu, Muhammad Yamin mengusulkan bahwa negara baru tersebut juga sekaligus mengklaim Sarawak, Sabah, Malaya, Portugis Timur, dan seluruh wilayah Hindia Belanda sebelum perang. Perjalanan waktu terus berputar, sehingga pada 9 Agustus 1945 Soekarno, Hatta dan Radjiman Widjodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran tetapi Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus. 

Kebijakan ekonomi pada jaman penjajagan Jepang, terdiri atas; 

a) Perluasan Areal Persawahan 

    Setelah menduduki Indonesia, lepang melihat bahwa produksi beras tidak akan mampu memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perluasan areal persawahan guna meningkatkan produksi beras. Meskipun demikian produksi pangan antara tahun 1941-1944 terus menurun

b) Pengawasan Pertanian dan Perkebunan 

    Pelaksanaan pertanian diawasi secara ketat dengan tujuan untuk mengendalikan harga barang, terutama beras. Hasil pertanian diatur sebagai berikut: 40% untuk petani, 30% harus dijual kepada pemerintah Jepang dengan harga yang sangat murah, dan 30% harus diserahkan ke lumbung desa. pelanggaran akan dihukum berat. Badan yang menangani masalah Ketentuan itu sangat merugikan petani dan yang berani melakukan pelanggaran disebut Kempetai (Korps Polisi Militer), suatu badan yang sangat ditakuti rakyat.

    Pengawasan terhadap produksi perkebunan dilakukan secara Kelat. Jepang hanya mengizinkan dua jenis tanaman perkebunan yaitu karet dan kina. Kedua jenis tanaman itu berhubungan langsung dengan Repentingan perang. Sedangkan tembakau, teh, kopi harus dihentikan penanamannya karena hanya berhubungan dengan kenikmatan. Padahal, ketiga jenis tanaman itu sangat laku di pasaran dunia. Dengan demikian, kebijakan pemerintah Jepang di bidang ekonomi sangat merugikan rakyat. Kebijakan-kebijakan pemerintah Jepang di bidang ekonomi telah mengakibatkan kehidupan rakyat Indonesia menjadi sengsara dan penuh penderitaan. Kondisi rakyat Indonesia selama pendudukan Jepang, jika dibandingkan dengan kondisi rakyat Indonesia ketika dijajah Belanda malah lebih buruk. Padahal Jepang menduduki Indonesia hanya tiga setengah tahun, sedangkan Belanda menjajah Indonesia selama tiga setengah abad. 

1.3 Masa Pra Kemerdekaan 

1. Periode Pra Kolonialisme 

    Periode Pra-Kolonialisme adalah masa-masa berdirinya kerajaan-kerajaan di wilayah Nusantara (sekitar abad ke-5) sampai sebelum masa masuknya penjajah yang secara sistematis menguasai kekuatan ekonomi dan politikdi wilayah nusantara (sekitar abad k-15 sampai 17). Pada masa itu RI belum berdiri. Daerah-daerah umumnya dipimpin oleh kerajaan-kerajaan. Indonesia terletak di posisi geografis antara benua Asia dan Eropa serta samudra Pasifik dan Hindia, sebuah posisi yang strategis dalam jalur pelayaran niaga antar benua. Salah satu jalan sutra, yaitu jalur sutra laut, ialah dari Tiongkok dan Indonesia, melalui selat Malaka ke India. Dari sini ada yang ke teluk Persia, melalui Suriah ke laut Tengah, ada yang ke laut Merah melalui Mesir dan sampai juga ke laut Tengah (Van Leur). Perdagangan laut antara India, Tiongkok, dan Indonesia dimulai pada abad pertama sesudah masehi, demikian juga hubungan Indonesia dengan daerah-daerah di Barat (kekaisaran Romawi).

2. Periode Kolonialisme 

     Sebelum merdeka, Indonesia mengalami masa penjajahan yang terbagi dalam beberapa periode. Ada empat negara yang pernah menduduki Indonesia, yaitu Portugis, Belanda,Inggris, dan Jepang. Portugis tidak meninggalkan jejak yang mendalam di Indonesia karena keburu diusir oleh Belanda, tapi Belanda yang kemudian berkuasa selama sekitar 350 tahun, sudah menerapkan berbagai system yang masih tersisa hingga kini. Untuk menganalisa sejarah perekonomian Indonesia, rasanya perlu membagi masa pendudukan Belanda menjadi beberapa periode, berdasarkan perubahan-perubahan kebijakan yang mereka berlakukan di Hindia Belanda (sebutan untuk Indonesia saat itu). 

 A. Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) 

Belanda yang saat itu menganut paham Merkantilis benar-benar menancapkan kukunya di Hindia Belanda. Belanda melimpahkan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda kepada VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie), sebuah perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda, sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperialis lain seperti EIC (Inggris). Untuk mempermudah aksinya di Hindia Belanda, VOC diberi hak Octrooi, yang antara lain meliputi: : 

a) Hak mencetak uang 

b) Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai 

c) Hak menyatakan perang dan damai 

d) Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri 

e) Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja 

Hak-hak itu seakan melegalkan keberadaan VOC sebagai “penguasa” Hindia Belanda. Namun walau demikian, tidak berarti bahwa seluruh ekonomi Nusantara telah dikuasai VOC. Kenyataannya, sejak tahun 1620, VOC hanya menguasai komoditi-komoditi ekspor sesuai permintaan pasar di Eropa, yaitu rempah-rempah.

B. Pendudukan Inggris (1811-1816) 

Inggris berusaha merubah pola pajak hasil bumi yang telah hampir dua abad diterapkan oleh Belanda, dengan menerapkan Landrent (pajak tanah). Sistem ini sudah berhasil di India, dan Thomas Stamford Raffles mengira sistem ini akan berhasil juga di Hindia Belanda. Selain itu, dengan landrent, maka penduduk pribumi akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris atau yang diimpor dari India. Inilah imperialisme modern yang menjadikan tanah jajahan tidak sekedar untuk dieksplorasi kekayaan alamnya, tapi juga menjadi daerah pemasaran produk dari negara penjajah. Sesuai dengan teori-teori mazhab klasik yang saat itu sedang berkembang di Eropa, antara lain:

1) Pendapat Adam Smith bahwa tenaga kerja produktif adalah tenaga kerja yang menghasilkan benda konkrit dan dapat dinilai pasar, sedang tenaga kerja tidak produktif menghasilkan jasa dimana tidak menunjang pencapaian pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, Inggris menginginkan tanah jajahannya juga meningkat kemakmurannya, agar bisa membeli produkproduk yang di Inggris dan India sudah surplus (melebihi permintaan).

2) Pendapat Adam Smith bahwa salah satu peranan ekspor adalah memperluas pasar bagi produk yang dihasilkan (oleh Inggris) dan peranan penduduk dalam menyerap hasil produksi.

3) The quantity theory of money bahwa kenaikan maupun penurunan tingkat harga dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar. 

Akan tetapi, perubahan yang cukup mendasar dalam perekonomian ini sulit dilakukan, dan bahkan mengalami kegagalan di akhir kekuasaan Inggris yang cuma seumur jagung di Hindia Belanda. Sebab-sebabnya antara lain :

1) Masyarakat Hindia Belanda pada umumnya buta huruf dan kurang mengenal uang, apalagi untuk menghitung luas tanah yang kena pajak 

2) Pegawai pengukur tanah dari Inggris sendiri jumlahnya terlalu sedikit. 

3) Kebijakan ini kurang didukung raja-raja dan para bangsawan, karena Inggris tak mau mengakui suksesi jabatan secara turun-temurun. 

C. Cultuurstelstel 

Cultuurstelstel (sistem tanam paksa) mulai diberlakukan pada tahun 1836 atas inisiatif Van Den Bosch. Tujuannya adalah untuk memproduksi berbagai komoditi yang ada permintaannya di pasaran dunia. Sejak saat itu, diperintahkan pembudidayaan 8 produkproduk selain kopi dan rempah-rempah, yaitu gula, nila, tembakau, teh, kina, karet, kelapa sawit, dll. Sistem ini jelas menekan penduduk pribumi, tapi amat menguntungkan bagi Belanda, apalagi dipadukan dengan sistem konsinyasi (monopoli ekspor). Setelah penerapan kedua sistem ini, seluruh kerugian akibat perang dengan Napoleon di Belanda langsung tergantikan berkali lipat. Sistem ini merupakan pengganti sistem landrent dalam rangka memperkenalkan penggunaan uang pada masyarakat pribumi. Masyarakat diwajibkan menanam tanaman komoditas ekspor dan menjual hasilnya ke gudang-gudang pemerintah untuk kemudian dibayar dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. 

3. Sistem Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal) 

    Adanya desakan dari kaum Humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga pribumi ke arah yang lebih baik, mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mengubah kebijakan ekonominya. Dibuatlah peraturanperaturan agraria yang baru, yang antara lain mengatur tentang penyewaan tanah pada pihak swasta untuk jangka 75 tahun, dan aturan tentang tanah yang boleh disewakan dan yang tidak boleh. Hal ini nampaknya juga masih tak lepas dari teori-teori mazhab klasik, antara lain terlihat pada: 

a). Keberadaan pemerintah Hindia Belanda sebagai tuan tanah, pihak swasta yang mengelola perkebunan swasta sebagai golongan kapitalis, dan masyarakat pribumi sebagai buruh penggarap tanah.

b). Prinsip keuntungan absolut: Bila di suatu tempat harga barang berada diatas ongkos tenaga kerja yang dibutuhkan, maka pengusaha memperoleh laba yang besar dan mendorong mengalirnya faktor produksi ke tempat tersebut.

c). Laissez faire laissez passer, perekonomian diserahkan pada pihak swasta, 10 walau jelas, pemerintah Belanda masih memegang peran yang besar sebagai penjajah yang sesungguhnya. 

    Pada akhirnya, sistem ini bukannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi, tapi malah menambah penderitaan, terutama bagi para kuli kontrak yang pada umumnya tidak diperlakukan layak.

1) Pendudukan Jepang (1942-1945) 

Pemerintah militer Jepang menerapkan suatu kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam perang Pasifik. Sebagai 9 akibatnya, terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan, karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas utama. Impor dan ekspor macet, sehingga terjadi kelangkaan tekstil yang sebelumnya didapat dengan jalan impor. Seperti ini lah sistem sosialis ala bala tentara Dai Nippon. Segala hal diatur oleh pusat guna mencapai kesejahteraan bersama yang diharapkan akan tercapai seusai memenangkan perang Pasifik. 

1.4 Masa Orde Lama (1945-1967) 

    Dinamika perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama menarik untuk dicermati. Hal ini terjadi karena pada masa tersebut, Indonesia adalah negara yang baru saja merdeka. Ibaratnya, sebagai negara yang baru merdeka maka berbagai fenomena muncul seiring dengan berlangsungnya kehidupan politik yang berlangsung pada saat itu. Dalam masa ini, perkembangan perekonomian dibagai dalam 3 (tiga) masa, yaitu: 

A. Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950) 

Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan: 

• Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, 

• Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. 

• Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar 11 mempengaruhi kenaikan tingkat harga. 

• Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI.-Kas negara kosong.-Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan. 

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain: 

➢ Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946. Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia. 

➢ Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan. 

➢ Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947. Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948. yaitu dengan mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif. - Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan denganı beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik. 

B. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957) 

Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain:

• Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun. 

• Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menunbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi 12 dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi. 

• Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha nonpribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. 

• Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut. 

C. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967) 

Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain: 

• Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan. 

• Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961- 1962 harga barang-barang naik 400%. Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang 12 rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi. 

• Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat. 

• Sekali lagi, ini juga salahsatu konsekuensi dari pilihan menggunakan system demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lain. 

1.5 Masa Orde Baru (1967-2008) 

    Masa Orde Baru identik dengan masa pemerintahan Presiden Suharto. Pada masa ini dikenal dengan beberapa tahapan pembangunan yang menjadi agendanya. Namun proses perjalanan Orde Baru juga penuh dengan dinamika, sehingga kondisi perjalanan perekonomian juga seiring dengannya. Order baru mengawali rezimnya dengan menekankan pada otoritas stabilitas ekonomi dan politik. Program pemerintah berorintasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. 

    Berkaca pada masa sebelumnya, dimana ketika sistem ekonomi liberal diterapkan ternyata berdampak pada kegagalan pengusaha pribumi dalam bersaing dengan pengusaha non pribumi, maka pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi yang beru melalui pendeketan demokrasi Pancasila, dan secara perlahan campur tangan pemerintah dalam perekonomian mulai masuk. Nampak ajaran Keynes mulai merasuki pemikiran pengambil kebijakan Negara. Pentingnya aspek pemerataan, tampaknya disadari betul dalam masa itu, sehingga muncul istilah 8 (delapan) jalur pemerataan sebagai basis kebijakan ekonominya. 

Kedelapan jalur tersebut adalah: 

• Kebutuhan pokok, 

• Pendidikan dan kesehatan, 

• Pembagian pendapatan, 

• Kesempatan kerja, 

• Kesempatan berusaha, 

• Pertisipasi wanita dan generasi muda,  

• Penyebaran pembangunan, 

• Peradilan.

    Pelita menunjukkan hasil yang signifikan dalam proses pembangunan ekonomi, terbukti pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan partisipasi pendidikan, penurunan angka kematian bayi, dan peningkatan sektor industri. Selain itu, terdapat pula keberhasilan dalam mengendalikan jumlah penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB). Akan tetapi, apa yang telah menjadi capaian di atas, ternyata muncul sisi negatif yang menjadi fakta untuk dicermati. Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup, kerusakan sumber daya alam, ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah, ketimpangan antar golongan pekerjaan, serta akumulasi utang luar negeri yang semakin menumpuk. Muncul pula konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

    Meskipun Order Baru berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi fundamental ekonomi justru rapuh. Hal ini terbukti, ketika dunia dilanda krisis global pada tahun 1998, Indonesia merasakan dampak yang luar biasa. Harga-harga meningkat secara drastis dan sulit dikendalikan, rupiah tidak berharga dalam perdagangan internasional, dan banyak perusahaan berskala besar bangkrut. Titik kulminasi keterpurukan Orde Baru, akhirnya berujung pada mundurnya Soeharto dari kursi presiden pada tanggal 21 Mei 1998. 

1.6 Masa Reformasi (1998-sekarang) 

    Masa Reformasi dianggap sebagai tonggak baru perjalanan kehidupan bangsa Indoensia, baik dari sisi sosial dan politik. Pada masa ini muncul beberapa kebijakan yang kemudian menjadi landasan bagi perjalanan bangsa Indonesia kedepan. Kebijakan yang paling menonjol adalah adanya pergeseran pengelolaan pemerintahan dan yang semua sentralistis, menjadi desentralistis. Kebijakan dengan Otonomi daerah, yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian disempurnakan menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004. 

A. Pemerintahan presiden BJ.Habibie 

Pemerintahan presiden BJ.Habibie Yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. 

B. Kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid 

Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati. 

C. Masa Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri 

Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan - persoalan ekonomi antara lain : 

• Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun. 16 

• Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatankekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing. 

D. Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono 

Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan controversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang 15 berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah. Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salahsatunya adalah revisi undangundang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.